Contoh kasus : Proses pengambilan keputusan kenaikan harga BBM oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Akhir-akhir ini rencana kenaikan harga BBM sudah menjadi topik perbincangan hangat. Keputusan pemerintah untuk mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM), ternyata bukan hanya membuat masyarakat umum resah, tetapi juga kalangan industriawan. Bagi para industriawan, kenaikan tersebut akan mengakibatkan membengkaknya biaya produksi, seperti meningkatnya harga bahan baku, transportasi, atau buruh yang menuntut penyeusaian pendapatan.
Tidak dapat dipungkiri, kenaikan BBM sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak. Karna hal tersebut lah proses pengambilan keputusan dalam hal kenaikan BBM sangat diperlukan perhitungan yang matang dan ke hati-hatian dalam mengambil solusi yang terbaik. Dalam hal ini, badan pemerintahan yang terlibat pada kasus ini adalah DPR.
Proses pengambilan keputusan yg DPR lakukan akan sangat a lot prosesnya, pengambilan keputusan harus melalui sidang paripurna dikarenakan pada rapat sebelumnya dengan badan anggaran ( Banggar) tidak menemukan titik temu, ada beberapa alternatif yg mungkin di ambil oleh pihak yg pro maupun yg kontra antara lain kenaikan harga bbm karena subsidinya di kurangi, atau kebijakan ekonomi dalam negeri / fiskal.
sumber : kompas.com